KISRUH PEMILU Presiden: Tak Ada Toleransi untuk KPU

Jumat, 17 April 2009 | 03:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, kerumitan dan kompleksitas Pemilihan Umum 2009 dibandingkan dengan Pemilu 2004 tidak dapat dijadikan alasan pembenar jika hasil kerja Komisi Pemilihan Umum tidak baik. Terhadap gerakan politik sejumlah elite, Presiden menyebutkan kematangan dan keberadaban demokrasi Indonesia tengah diuji.

”Dengan penjelasan ini, saya tidak bermaksud bahwa kita memberikan toleransi terhadap KPU jika ada pelaksanaan tugas yang tidak baik. Sama sekali tidak! Namun, mengingat beratnya tugas KPU, mari kita bantu bersama-sama dengan sungguh- sungguh, sesuai ruang dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang,” ujar Presiden dalam pengambilan gambar pidato di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/4).

Pidato itu dibuat Presiden untuk merespons pelaksanaan pemilu legislatif dan persiapan Pemilu Presiden 2009. Dalam pidato itu, Presiden merangkumkan semua hal yang pernah dikatakannya dalam berbagai forum sebelumnya terkait pemilu dan dinamika politik yang mengikutinya. Permasalahan daftar pemilih tetap adalah yang paling mengemuka.

Presiden melihat, komentar dan aksi politik yang terjadi merupakan realitas politik dalam demokrasi.

Karena melihat beberapa komentar dan aksi politik itu secara substansial dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan sikap saling curiga antarwarga, Presiden merasa perlu menyampaikan pidato kepada rakyat.

Presiden ingin, seluruh rakyat mengerti duduk persoalan sesungguhnya sehingga tidak mudah terpengaruh berbagai provokasi dan hasutan.

Demokrasi diuji

Terhadap aksi politik terkait pemilu legislatif, Presiden menyebutkan, demokrasi tengah diuji kembali. Presiden mengajak rakyat membuktikan demokrasi Indonesia makin matang dan makin beradab.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai oposisi merasa prihatin dengan penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sangat buruk. Pemilu susulan pada tahun 2009 pun jauh lebih banyak daripada Pemilu 2004 saat PDI-P memerintah.

”Zaman Ibu Megawati, pemilu susulan hanya ada di empat daerah. Sekarang ini terjadi hampir di semua provinsi, kabupaten/ kota, akibat kesalahan surat suara yang tertukar, penghitungan yang lebih dari ketentuan undang-undang,” papar Sekretaris Jenderal PDI-P Pramono Anung, Kamis.

PDI-P juga mengingatkan bahwa hingga saat ini proses penghitungan suara di beberapa daerah belum juga selesai. Hal ini, kata Pramono, melanggar undang-undang. (SUT/INU)